PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Debat ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali, I Made Muliawan Arya alias De Gadjah – Putu I Agus Suradnyana (Mulia – PAS) dan I Wayan Koster – I Nyoman Giri Prasta (Koster – Giri) berlangsung di Hotel BNCC Nusa Dua, Badung, pada Rabu (20/11/2024) malam.
Dalam debat terakhir ini, kedua pasangan calon beradu strategi terkait berbagai permaslaah yang ada di Bali.
Salah isu yang dibahas yakni mengenai ketenagakerjaan. De Gadjah menyoroti angka pengangguran di Bali. Ia berjanji akan meningkatkan kualitas para pekerja dengan pendidikan dan berbagai pelatihan.
Ia juga menyoroti kesenjangan UMP di Bali yang sudah berlangsung lama dan perlu perhatian serius. Ia menyoroti perbandingan UMP Bali dengan Jakarta, di mana pada 2019 UMP Bali hanya Rp2,2 juta, sedangkan Jakarta mencapai Rp3,9 juta.
Selisih ini semakin melebar pada 2023, dengan UMP Bali berada di angka Rp2,7 juta, sementara Jakarta mencapai Rp4,9 juta.
“Kesenjangan ini sangat jauh dan menjadi cerminan penting bahwa ada langkah besar yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di Bali,” ucapnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pasangan nomor urut 1 ini menawarkan berbagai program yang fokus pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kerja.
Paslon ini mengusulkan peningkatan pendidikan vokasi dengan menyediakan pelatihan yang relevan, sertifikasi dan literasi teknologi untuk para pekerja di Bali.
Selain itu, mereka juga akan mengadakan job fair secara rutin, bekerja sama dengan pemerintah, pelaku usaha, dan pihak swasta untuk memperluas akses kerja bagi masyarakat.
Mereka juga memberikan perhatian khusus kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Bali, baik yang akan berangkat ke luar negeri maupun yang kembali ke tanah air.
Paslon ini siap memberikan pelatihan, mempermudah izin usaha, hingga menyediakan bantuan permodalan bagi para PMI yang ingin membangun usaha di Bali.
Sementara itu, Koster menyebut angka pengangguran di Bali beberapa tahun terakhir mengalami penurunan. Ia pun mengatakan ketenagakerjaan di Pulau Dewata memiliki beberapa masalah.
Di antaranya, 67,5 persen pekerja di Bali didominasi oleh tenaga kerja yang berpendidikan SD, SMP, dan SMA. Kemudian, kurang patuhnya perusahaan terhadap penerapan UMP, serta warga negara asing (WNA) yang bekerja ilegal.
Oleh karena itu, Koster berjanji akan menegakkan kepatuhan perusahaan terkait UMP, menindak WNA yang bekerja ilegal di Bali dan program satu keluarga satu sarjana untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM).
Selain itu, mereka akan meningkatkan kompetensi tenaga kerja serta meningkatkan kualitas pendidikan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.
“Kami juga akan meningkatkan keterampilan calon tenaga kerja lokal Bali secara gratis,” ucap Koster. (ana)