PANTAUBALI.COM,Jakarta – Isu rencana pengembangan moda transportasi Light Rail Transit (LRT) di Bali, belakangan ini semakin menghangat untuk segera direalisasikan. LRT menjadi salah satu perencanaan strategis yang sudah masuk dalam skema masterplan pengembangan infrastruktur transportasi di Bali, tertuang dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional serta Daerah (RIPNAS dan RIPDA).
Dan kali ini kembali mendapat sinyal positif dari pemerintah pusat, yang terungkap saat Penjabat (Pj.) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya beraudiensi ke Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) RI Jl. Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, (Anggara Paing, Medangkungan) 3 Oktober 2023, guna memperkenalkan diri sekaligus memohon arahan langsung dari Menteri PPN/Bappenas RI, Suharso Monoarfa terkait program – program pembangunan di Provinsi Bali oleh pusat.
Secara teknis, materi yang dibahas dalam pertemuan tersebut disampaikan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Bali IGW Samsi Gunarta yang juga turut serta dalam pertemuan. Ia mengungkapkan selain bersilaturahmi, Pj. Gubernur S. M. Mahendra Jaya secara khusus juga memohon pertimbangan dan bantuan berupa dukungan regulasi dan pendanaan dari pusat guna merealisasikan LRT di Bali.
Berdasarkan penyampaian Pj. Gubernur Bali, masih menurut Kadishub Samsi Gunarta, Menteri Suharso Monoarfa pun memberikan arahan agar selain menggunakan sumber pendanaan yang berasal dari luar negeri opsi pinjaman dalam negeri dapat dipertimbangkan. Mengingat urgensi pelaksanaan, Menteri Monoarfa akan mendorong opsi pendanaan berupa pinjaman dalam negeri untuk memastikan kehadiran pemerintah dalam projek ini. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun prasarana berupa terowongan, trek, stasiun, depo, dan kosntruksi sipil lainnya.
Dalam pertemuan tersebut disinggung peluang memerankan Bali-Kerthi Development Fund (BDF) yang baru diluncurkan beberapa waktu lalu di Bali, diharapkan mampu menjadi jalan keluar dan berperan sebagai Special Purpose Vehicle (SPV) guna nmengelola sumber dana nonpemerintah yang digunakan khusus untuk pembiayaan pembangunan Bali khususnya rencana LRT.
“Kita sudah diminta harus mulai menyiapkan timeline dan menghitung mundur dari saat ground breaking yang direncanakan di awal atau periode semester I tahun 2024 depan. Kita harus bergerak cepat karena projek ini sudah bergulir sangat cepat, dan pemerintah pusat sudah mulai mengambil posisi. Bahkan meminta, dan memberikan beberapa alternatif jalan keluar bagi Bali untuk mengembangkan dan mengoperasikan LRT,” ujarnya.
Lebih jauh, Kadis Samsi Gunarta juga merinci jalur LRT yang akan dibangun di Bali pada fase awal dari lintasan Bandara I Gusti Ngurah Rai hingga Mengwi, yang kedepannya direncanakan mencakup seluruh wilayah Bali. Lintasan ini pun dibagi kedalam tiga tahapan, yakni Fase 1: Bandara I Gusti Ngurah Rai – Seminyak (via Central Parkir), Fase 2: Seminyak – Canggu, dan Fase 3: Canggu – Mengwi.
“Yang menjadi prioritas saat ini adalah Fase 1 Bandara – Seminyak, karena jalur ini sudah mengalami tingkat kemacetan yang lumayan parah. Fase 1 dibagi dalam bagian, yaitu Fase 1A Bandara – Central Parkir, dan Fase 1B Central Parkir – Seminyak. Sebagian besar akan menggunakan jalur bawah tanah, tapi ditempat – tempat yang memungkinkan memakai jalur at grade (menyentuh tanah) maka kita akan gunakan metode itu,” imbuh Kadis yang sebelumnya meniti karir di pemerintah pusat ini.
Untuk mendapatkan pembiayaan yang cukup dalam menjaga keberlangsungan pengoperasian LRT secara kontinyu dari pelayanan yang diberikan, telah diusulkan pula agar LRT ini masuk dalam konsep perluasan layanan sebagai upaya memberikan alternatif layanan yang lebih efisien dan memecah kemacetan Bandara.
“Dalam hal ini, yang kita bicarakan adalah pelayanan ekstra yang nantinya akan dinikmati oleh para penumpang LRT menuju Bandara. Diantaranya bisa melakukan check in diluar Bandara, mendapatkan kepastian masuk area Bandara tanpa takut terjebak kemacetan, kemudian memungkinkan mereka untuk menikmati waktu yang tersedia saat sisa waktu menunggu pesawat boarding, jadi mereka masih bisa memanfaatkan sisa waktunya untuk menikmati Bali sebelum waktu keberangkatan,” rincinya.
“Yang terpenting dari skema ini adalah menangani kemacetan, serta memastikan Pariwisata Bali itu berada di posisi next level layanan yang ada saat ini. Pariwisata kita bagus, tapi kita perlu pembenahan melalui dukungan infrastruktur khususnya moda transportasi yang memadai. Ini akan memastikan daya saing Bali meningkat pesat dibandingkan destinasi – destinasi wisata lainnya di dunia,” pungkas Kadishub menutup penjelasannya.
