PANTAUBALI.COM, DENPASAR – Digitalisasi merupakan salah satu program prioritas yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Bali Tjok. Oka Sukawati saat menjadi keynote speaker dalam Bali Digital Innovation (BALIGIVATION) Festival 2023 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Kamis (9/3/2023).
“Pertama yang kita pikirkan adalah memasang WiFi di seluruh desa adat dan fasilitas umum di Bali. Kita harapkan adalah komunikasi antara desa dengan sumber-sumber informasi dapat cepat terjalin sehingga informasi dapat berkembang dengan pesat,” ungkap Cok Ace.
Pemerintah Provinsi Bali telah mengembangkan infrastruktur digital melalui pembangunan jaringan fiber optik dan layanan WiFi gratis bagi 1.493 desa adat, puskesmas, sejumlah objek wisata serta seluruh SMA, SMK, SLB Negeri se-Bali. Tujuannya untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses informasi.
Menurut Cok Ace, implementasi digitalisasi di Provinsi Bali sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru.
Dalam rangka mewujudkan ekonomi Bali yang tangguh, stabil dan berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Bali berupaya mengembangkan struktur fundamental perekonomian Bali yang selama ini masih didominasi oleh sektor pariwisata.
Untuk mencari sektor-sektor perekonomian potensial baru untuk menopang kebutuhan ekonomi masyarakat Bali, digitalisasi dirasa merupakan kunci utamanya.
“Transformasi digital merupakan kunci utama untuk mencapai keberhasilan dalam mewujudkan Bali yang berdaulat pangan, sandang dan papan,” ungkapnya.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Bali meraih peringkat terbaik dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia.
Layanan SPBE merupakan penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik atau digital. Sementara itu Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Bali meraih peringkat pertama TP2DD terbaik Jawa-Bali dan BPD Bali menjadi bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Terbaik Nasional.
Disamping itu, pengembangan digitalisasi ekonomi di Provinsi Bali juga ditandai dengan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat sehari-hari melalui transaksi pembayaran digital berbasis QRIS dimana persentase jumlah pengguna QRIS di Bali sangat tinggi.
“Jadi, kami laporkan QRIS di Bali juga sudah 612.000 lebih,” ungkap Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, Trisno Nugroho.
Sementara itu, Asisten Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi Bali dalam mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat dalam penggunaan QRIS.
“Nah, kenapa saya semangat ke Bali karena memang Bali menjadi satu percontohan yang luar biasa. Tentang QRIS gitu ya jadi saya bilang ini enak banget sosialisasinya sampai ke pasar-pasar juga, luar biasa memang,” ucapnya. (kom)
