DENPASAR – Pantaubali.com – Sebelumnya Pemerintah Provinsi Bali telah menggelar Upacara Pamahayu Jagat dalam rangka Penerapan Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru di Bali bertepatan dengan Purnama Kasa, Minggu (5/7) di Pura Agung Besakih. Dua hari kemudian, Selasa (7/7) dilanjutkan melaksanakan rapat yang diikuti Bupati/Walikota, Wakil Ketua DPRD dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) se-Bali di Gedung Gajah, Jaya Sabha, Denpasar. Seluruh peserta menyepakati untuk secara resmi melaksanakan Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru mulai Kamis (9/7).
Untuk memastikan Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru berjalan dengan baik, maka Kamis (9/7) besok Gubernur Bali bersama Forkopimda akan melaksanakan peninjauan langsung ke sejumlah objek wisata. Sebelumnya, Gubernur Bali telah mengeluarkan surat edaran Nomor 3355 Tahun 2020 tentang Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru. Hal ini diungkapkan Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, Rabu (8/7) siang di Denpasar.
“Besok Gubernur bersama Forkopimda akan melaksanakan peninjauan lapangan terkait penerapan protokol tata kehidupan era baru. Beberapa objek yang akan dituju diantaranya Bali Safari Marine Park di Gianyar, Kertagosa di Klungkung, Mall Beachwalk dan pantai Kuta, Badung,” ungkap Dewa Indra.
Dikatakan Dewa Indra, pemberlakuan Tatanan Kehidupan Era Baru tersebut dilaksanakan mengingat dampak pandemi Covid-19 sudah cukup lama tanpa ada kepastian kapan akan berakhir. Oleh karena itu, pemerintah perlu bersikap untuk menghidupkan kembali aktivitas perekonomian di Bali yang terpukul karena terhentinya sektor pariwisata.
“Saya mohon agar dalam melaksanakan aktivitas tetap menerapkan Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru secara tertib, disiplin, dan dengan rasa penuh tanggung jawab, seperti selalu memakai masker/pelindung wajah, menjaga jarak, tidak berkerumun, rajin mencuci tangan, dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta menjaga daya tahan tubuh,” pintanya.
Dewa Indra juga memohon kepada krama Bali agar dalam beraktivitas selalu mematuhi imbauan, arahan, dan kebijakan Pemerintah Pusat, TNI/Polri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Majelis Desa Adat, dan Majelis Keagamaan, sehingga bisa produktif dan aman COVID-19.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali Nyoman Sugawa Kory mengatakan jika DPRD Provinsi Bali mendukung penuh Penerapan Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru. Menurutnya, DPRD siap mendukung penyediaan anggaran dalam APBD Semesta Berencana Provinsi Bali untuk bidang kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial.
“Kami memberikan dukungan sepenuhnya untuk pembukaan kegiatan masyarakat secara bertahap, baik sosial maupun ekonomi. Namun tetap dilakukan pengawasan secara ketat untuk kegiatan yang akan dibuka tersebut dengan memberlakukan protokol kesehatan covid-19 yang ketat pula,” jelasnya.
Lebih lanjut, terhadap jenis kegiatan yang akan dibuka agar dilakukan verifikasi terlebih dahulu apakah layak untuk dibuka. Menurutnya, hal ini sangat penting dilakukan agar tidak salah langkah dalam penerpan tatanan kehidupan era baru nantinya.
“Saya setuju kegiatan pariwisata dibuka secara bertahap, pertama lokal, selanjutnya nasional dan terakhir untuk mancanegara. Kegiatan yang akan dibuka harus di verifikasi secara ketat,” terang anggota dewan asal Desa Banyuatis, Banjar, Buleleng ini.
Tak lupa, Ia juga meminta agar di lakukan pengecekan terhadap tempat wisata yang akan dibuka apakah sudah menyiapkan tempat cuci tangan, hand sanitizer, thermo gun serta protokol kesehatan lainnya dan memberlakukan sosial distancing.
“Jangan sampai lengah, lakukan evaluasi. Agar resikonya tidak ada,” tutupnya.
Gubernur Bali Akan Tinjau Penerapan Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru di Sejumlah Objek Wisata
Denpasar – Sebelumnya Pemerintah Provinsi Bali telah menggelar Upacara Pamahayu Jagat dalam rangka Penerapan Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru di Bali bertepatan dengan Purnama Kasa, Minggu (5/7) di Pura Agung Besakih. Dua hari kemudian, Selasa (7/7) dilanjutkan melaksanakan rapat yang diikuti Bupati/Walikota, Wakil Ketua DPRD dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) se-Bali di Gedung Gajah, Jaya Sabha, Denpasar. Seluruh peserta menyepakati untuk secara resmi melaksanakan Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru mulai Kamis (9/7).
Untuk memastikan Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru berjalan dengan baik, maka Kamis (9/7) besok Gubernur Bali bersama Forkopimda akan melaksanakan peninjauan langsung ke sejumlah objek wisata. Sebelumnya, Gubernur Bali telah mengeluarkan surat edaran Nomor 3355 Tahun 2020 tentang Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru. Hal ini diungkapkan Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, Rabu (8/7) siang di Denpasar.
“Besok Gubernur bersama Forkopimda akan melaksanakan peninjauan lapangan terkait penerapan protokol tata kehidupan era baru. Beberapa objek yang akan dituju diantaranya Bali Safari Marine Park di Gianyar, Kertagosa di Klungkung, Mall Beachwalk dan pantai Kuta, Badung,” ungkap Dewa Indra.
Dikatakan Dewa Indra, pemberlakuan Tatanan Kehidupan Era Baru tersebut dilaksanakan mengingat dampak pandemi Covid-19 sudah cukup lama tanpa ada kepastian kapan akan berakhir. Oleh karena itu, pemerintah perlu bersikap untuk menghidupkan kembali aktivitas perekonomian di Bali yang terpukul karena terhentinya sektor pariwisata.
“Saya mohon agar dalam melaksanakan aktivitas tetap menerapkan Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru secara tertib, disiplin, dan dengan rasa penuh tanggung jawab, seperti selalu memakai masker/pelindung wajah, menjaga jarak, tidak berkerumun, rajin mencuci tangan, dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta menjaga daya tahan tubuh,” pintanya.
Dewa Indra juga memohon kepada krama Bali agar dalam beraktivitas selalu mematuhi imbauan, arahan, dan kebijakan Pemerintah Pusat, TNI/Polri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Majelis Desa Adat, dan Majelis Keagamaan, sehingga bisa produktif dan aman COVID-19.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali Nyoman Sugawa Kory mengatakan jika DPRD Provinsi Bali mendukung penuh Penerapan Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru. Menurutnya, DPRD siap mendukung penyediaan anggaran dalam APBD Semesta Berencana Provinsi Bali untuk bidang kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial.
“Kami memberikan dukungan sepenuhnya untuk pembukaan kegiatan masyarakat secara bertahap, baik sosial maupun ekonomi. Namun tetap dilakukan pengawasan secara ketat untuk kegiatan yang akan dibuka tersebut dengan memberlakukan protokol kesehatan covid-19 yang ketat pula,” jelasnya.
Lebih lanjut, terhadap jenis kegiatan yang akan dibuka agar dilakukan verifikasi terlebih dahulu apakah layak untuk dibuka. Menurutnya, hal ini sangat penting dilakukan agar tidak salah langkah dalam penerpan tatanan kehidupan era baru nantinya.
“Saya setuju kegiatan pariwisata dibuka secara bertahap, pertama lokal, selanjutnya nasional dan terakhir untuk mancanegara. Kegiatan yang akan dibuka harus di verifikasi secara ketat,” terang anggota dewan asal Desa Banyuatis, Banjar, Buleleng ini.
Tak lupa, Ia juga meminta agar di lakukan pengecekan terhadap tempat wisata yang akan dibuka apakah sudah menyiapkan tempat cuci tangan, hand sanitizer, thermo gun serta protokol kesehatan lainnya dan memberlakukan sosial distancing.
“Jangan sampai lengah, lakukan evaluasi. Agar resikonya tidak ada,” tutupnya.
