TABANAN – Pantaubali.com – Pasca dilantik, Komisi I DPRD TAbanan melakukan Sidak perdana ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu ( DPMPPTSP ) Tabanan dan dinas komunikasi dan informatika ( Diskominfo ) Tabanan, Rabu 25/09/2019.
Dalam sidak tersebut ada sejumlah point yang di soroti,di antarana mengenai pelayanan public yang harud di optimalkan.Rombongan di pimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Tabanan I Putu Eka Nurcahyadi yang di dampingi Wakil ketua DPRD TAbanan Ni Nengah Sri Labantari dan anggotanya Gusti Nyoman Omardani,I Gede Purnawan, I Wayan Widnyana dan Ni Made Dewi Trisnayanti.
Berdasarkan pantauan di lapangan,yang palin mnonjol pada sidak yang di lakukan di Dinas DPMPPTSO adalah perihal masalah pencarian IMB untuk keperluan investasi yang di nilai masih membutuhkan waktu lama. Hal tersebut terjadi lantaran Kabupaten Tabanan belum memiliki Rencana detile Tata Ruang ( RDTR ). Sehingga otomatis dalam pencarian IMB masih timbul “ Abu-Abu ‘ karena belum ada kepastian tempat mana yang bisa di bangun untuk berinvestasi.
Sedangkan di dinas kominfo terutama TCC ( TAbanan Comand Center ) belum banyak OPD yang sistemnya terintegrasi,padahal sudah ada wadah satu pintu untuk mengetahui informasi di masing-masing instansi. Terkait ini Dewan akan membuat Perda untuk mewajibkan seluruh OPD membuat sistem terintegrasi di TCC.
Dewan menekankan,selama belum adanya RDTR, di harapkan agar tidak memberikan informasi perijinan yang rancu. Intinya , tetap mejalankan tugas sesuai prosedur meskipun keterbatasan fasilitas,terutama gedung yang masih menyewa.
“ Pada intinya kami mendorong untuk mengoptimalkan pelayanan terutama izin ke masyarakat supaya tidak memerlukan waktu lama. Jika pelayanan perizinan berjalan optimal,tentunya bisa meningkatkan pendapatan daerah. Jadi ini bukan semata-mata untuk pendapatan daerah saja, tetapi juga bagaimana memberikan kepuasan dalam pelayanan public,” tegas Eka Nurcahyadi.
Kemudian soal TCC, Menurutnya, sudah disediakan rumah dalam mengakses informasi untuk seluruh instansi di pemerintah Tabanan bahkan ketersediaan Bandwidth sangat bagus. Sayangnya banyak OPD yang sistemnya belum terintegrasi dengan TCC. “ Baru tiga OPD yang terintegrasi di antaranya Bakeuda,Bapelitbang dan Uji KIR di dinas Perhubungan. Itu pun uji KIR baru mencari nomer antrian saja. Jadi banyak yang belum optimal,” Imbuhnya.
