PANTAUBALI.COM, TABANAN – Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan menggelar Forum Group Discussion (FGD) khusus untuk membahas progres dan evaluasi pelaksanaan Data Desa Presisi.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Dinas Kominfo pada Jumat (12/12/2025) ini diikuti sekitar 50 peserta, terdiri dari para kepala OPD terkait, para camat se-Kabupaten Tabanan, Ketua Forum Perbekel se-Tabanan, perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Tabanan, serta Kelompok Ahli Bupati I Gede Arya Sena. FGD dibuka secara resmi oleh Sekretaris Dinas Kominfo, I Gusti Putra Winiantara.
Dalam arahannya, Sekdis Kominfo IGP Putra Winiantara menegaskan, FGD ini menjadi ruang penting untuk mengukur capaian serta mengevaluasi tantangan yang muncul dalam implementasi Data Desa Presisi.
“Selain untuk mengetahui progres yang sudah berhasil dicapai, kami ingin menerima masukan dari OPD terkait, terutama dari desa dan kecamatan. Sebab data desa presisi melalui aplikasi OpenSID sepenuhnya bersumber dari 133 desa di Tabanan,” ujar Winiantara.
Ia menambahkan, sesuai timeline yang telah ditetapkan, seluruh data dasar kependudukan dan data lima bidang program prioritas ditargetkan selesai terinput dan tervalidasi dengan baik pada akhir Desember 2025.
“Targetnya jelas. Akhir Desember semua data dasar dan data lima bidang prioritas sudah harus lengkap, valid, dan bisa digunakan sebagai dasar perencanaan daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Kelompok Ahli Bupati, I Gede Arya Sena, menegaskan bahwa inisiatif Data Desa Presisi sesungguhnya bukan hal baru.
“Gagasan ini sudah dimulai sejak 2017, jauh sebelum pemerintah pusat mencanangkan program Satu Data Indonesia pada 2019,” ujarnya.
Namun, kata Arya Sena, progres signifikan baru bisa dimulai pada 2024 setelah payung hukum berupa Perda dan Perbup tentang Data Desa Presisi ditetapkan pada 2022 dan 2023.
“Kendati begitu, kami berharap seluruh perangkat daerah dan pemerintah desa benar-benar proaktif. Jangan setengah hati. Program ini penting untuk memastikan perencanaan kita berbasis data yang akurat,” tegasnya.
Arya Sena juga menekankan bahwa ke depan tidak boleh ada lagi OPD yang terus-menerus meminta data ke desa.
“Cukup buka dan akses OpenSID. Semua data ada di sana. Ini agar desa tidak terbebani permintaan data berkali-kali,” tandasnya.
FGD berlangsung dinamis dengan berbagai usulan dan masukan dari perwakilan OPD, camat, hingga perbekel. Diskominfo menegaskan bahwa evaluasi ini akan menjadi dasar penguatan langkah percepatan Data Desa Presisi sebagai fondasi utama perencanaan pembangunan di Tabanan. (ana)
 khusus untuk membahas progres dan evaluasi pelaksanaan Data Desa Presisi.){kind=link}