PANTAU BALI.COM, BADUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung sedang merencanakan program integrasi Closed Circuit Television (CCTV) yang melibatkan kerja sama antara pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan pihak swasta.
Langkah ini diambil sebagai upaya untuk memperkuat keamanan dan kenyamanan masyarakat, termasuk wisatawan yang berkunjung ke wilayah tersebut.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Badung I Gusti Ngurah Jaya Saputra menjelaskan, program integrasi CCTV ini berbeda dari program pengadaan CCTV yang saat ini sedang berjalan.
“Program ini ditujukan untuk menghubungkan CCTV yang sudah terpasang di berbagai akomodasi wisata, terutama yang mengarah ke area publik,” ungkap Jaya Saputra pada Kamis (8/5/2025).
Program kolaboratif ini melibatkan sejumlah perangkat daerah di Pemkab Badung, di antaranya Diskominfo, Dinas Pariwisata, Dinas Perizinan, Satpol PP, Kesbangpol Linmas, serta Bagian Hukum Setda Badung. Sinergi tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan keamanan secara terpadu di seluruh wilayah Badung.
“Integrasi CCTV bukan satu-satunya langkah, namun menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan, keamanan, dan kenyamanan dengan sistem pengawasan terpadu,” tambahnya.
Inisiatif ini sejalan dengan visi Pemkab Badung dalam mewujudkan pariwisata berkualitas yang berlandaskan nilai-nilai “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” di bawah kepemimpinan Bupati Badung Wayan Adi Arnawa dan Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta.
“Citra pariwisata merupakan elemen vital di Badung. Dengan terciptanya rasa aman dan nyaman, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata diharapkan terus meningkat,” jelas Jaya Saputra.
Jaya Saputra juga memaparkan konsep integrasi tersebut. Menurutnya, kolaborasi akan melibatkan perangkat CCTV milik swasta, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa yang akan diakses melalui Badung Command Center.
“Teknis pelaksanaannya masih kami bahas. Apakah nanti hanya diberikan akses tayangan langsung atau juga termasuk akses memori dan server, itu masih dalam diskusi,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa program ini dikhususkan untuk akomodasi wisata yang memiliki CCTV yang mengarah ke area publik. Ke depan, setiap akomodasi baru yang dibangun diwajibkan memasang CCTV dengan spesifikasi minimal 4 megapiksel.
“Saat ini, kami akan memaksimalkan perangkat yang sudah ada. Namun, untuk pembangunan akomodasi baru, standar minimal CCTV adalah 4 MP,” tambahnya, sembari menyebut bahwa beberapa kota besar di Indonesia seperti Surabaya, Semarang, dan Jakarta telah mengimplementasikan program serupa. (jas)
 yang melibatkan kerja sama antara pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan pihak swasta.){kind=link}