PANTAUBALI.COM, TABANAN – Untuk menindaklanjuti laporan masyarakat, Komisi II DPRD Tabanan kembali melakukan kunjungan lapangan ke sekolah dasar (SD), pada Rabu (21/11/2024).
Bersama Kepala Dinas Pendidikan Tabanan, anggota Komisi II melakukan kunjungan sekaligus pengecekan kondisi sekolah ke SDN 1 Mekarsari, SDN 1 Baturiti dan SDN 2 Candi Kuning yang berada di Kecamatan Baturiti.
Ketua Komisi II DPRD Tabanan I Wayan Lara mengatakan, kunjungan lapangan ini dilakukan atas dasar adanya laporan masyarakat mengenai kerusakan gedung sekolah.
“Tujuan kami tentu untuk mengetahui secara pasti kondisi di lapangan. Kami juga turun bersama Kadis Pendidikan, Kabid SD Dinas Pendidikan yang betul-betul mengusai situasi sekolah,” ujarnya.
Adapun hasil pengecekan di tiga SD tersebut, yakni di SDN 2 Candi Kuning terjadi kekurangan lahan yang berdampak pada terkendalanya kegiatan belajar mengajar. Luas lahan sekolah hanya 7 are. Untuk itu pihaknya pun mengusulkan regruping atau penggabungan dengan SD terdekat.
Selanjutnya di SDN 1 Mekarsari, terdapat kerusakan pada ruang kelas yang perlu mendapatkan penanganan lebih lanjut agar tidak membahayakan keselamatan siswa. Selain itu, terjadi sengketa lahan tempat gedung sekolah itu didirikan sehingga perlu dilakukan mediasi.
Terakhir di SDN 1 Baturiti, yang mana kondisi gedung sekolah masih layak, tetapi kebutuhan yang mendesak saat ini adalah ruang guru. Mengingat jumlah siswa di sana cukup banyak sekitar 400 orang.
Lara menyebut, hasil pengecekan ini akan dibahas dalam rapat kerja bersama pemerintah daerah untuk bersama-sama mencarikan solusi.
“Nanti akan kami koordinasikan lagi hasil pengecekan ini. Yang jelas kami dari Komisi II nanti merekomendasikan yang mana menjadi skala prioritas,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Tabanan I Gusti Ngurah Darma Utama menyebut, kunjungan lapangan Komisi II ini memberikan kemudahan bagi pihaknya untuk melakukan koordinasi dalam menyelesaikan masalah sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan di kabupaten.
“Dengan usulan kami dan kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, kami akan menentukan mana yang menjadi skala prioritas untuk mendapatkan penanganan,” ungkapnya. (ana)
