PANTAUBALI.COM, MANGUPURA – Pemerintah Kabupaten Badung terus mendorong penerapan digitalisasi dengan transaksi berbasis elektronik untuk mengoptimalkan pendapatan daerah.
“Kunjungan pariwisata meningkat, ini menjadi potensi yang sangat besar dalam rangka untuk peningkatan pendapatan, tentu untuk mendapatkan akselerasi optimalisasi perlu didorong menerapkan digitalisasi dan saya kira ini sudah dilakukan,” ujar Sekda Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa saat menggelar High Level Meeting Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di Ruang Pertemuan Kriya Gosana, Puspem Badung, Selasa (5/9/2023).
Menurutnya, perangkat daerah harus segera memikirkan infrastruktur agar bisa terhubung dengan wajib pajak dalam membantu percepatan dan mempermudah proses transaksi pembayaran.
“Kalau itu sudah kita lakukan tentu akan berdampak baik dari hulu ke hilir terhadap peningkatan realisasi pendapatan daerah. Makin meningkat pendapatan yang dilakukan dengan digitalisasi tentu akan semakin banyak bisa membantu masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya,” jelasnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Bapenda Ni Putu Sukarini mengatakan, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dari tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah khususnya terhadap peta jalan digitalisasi daerah yang telah dibuat untuk diimplementasikan.
Digitalisasi tersebut membantu efektifitas dan trasnparansi dalam pengelolaan keuangan daerah serta peningkatan pada pendapatan daerah di Kabupaten Badung.
“Kami selama ini telah melakukan serangkaian sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak, wajib retribusi serta perangkat daerah mengenai pelaksanaan dan perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di Kabupaten Badung. Sehingga diharapkan dapat terwujud sinergi yang kuat dalam percepatan dan perluasan digitalisasi daerah,” ucapnya.
Kemudian, Kepala Tim Implementasi Sistem Pembayaran Digital BI Ernawan Andrias Tanto menyebut Pemerintah Kabupaten Badung telah berstatus digital berdasarkan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD).
Seluruh jenis penerimaannya telah mengimplementasi setidaknya satu kanal pembayaran non-tunai. Di level nasional, tingkat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di Kabupaten Badung mengalami peningkatan dari segi skor indeks dan peringkat. (rls)
