TABANAN – Pantaubali.com – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Bali melakukan verifikasi lapangan ke Daya Tarik Wisata Alas Kedaton, Desa Kukuh, Kecamatan Marga, Tabanan, Senin (25/2). Tahun ini, Desa Pakraman Kukuh selaku pengelola Alas Kedaton diusulkan sebagai penerima penghargaan Kalpataru 2019 kategori penyelamat lingkungan. Rombongan DLH Provinsi Bali dan DLH Kabupaten Tabanan diterima Perbekel Desa Kukuh I Made Sugianto dan Ketua Badan Pengelola DTW Alas Kedaton Wayan Semadi.
Sugianto berharap tahun 2019 ini Desa Pakraman Kukuh sebagai pengelola hutan adat Alas Kedaton bisa meraih Kalpataru. Pada penilaian tahun 2014 dan 2015, Desa Pakraman Kukuh hanya meraih piagam penghargaan karena masuk nominasi Kalpataru kategori penyelamat lingkungan. “Semoga tahun ini bisa meraih tropi Kalpataru,” harap Sugianto. Ia menceritakan, Desa Pakraman Kukuh telah berbuat makimal. Dari luas hutan adat 8 hektare kini seluas 12,5 Hektare. Upaya reboisasi juga sudah dilaksanakan, namun hanya pohon sengon di utara hutan yang bisa tumbuh subur. “Perlu pengawasan ekstra untuk reboisasi agar tanaman tidak diganggu kawanan kera,” imbuhnya.
Upaya lainnya yakni dalam pelestarian habitat bukal atau kelelawar ukuran besar. Populasi bukal hampir punah. Beruntung dua warga Kukuh berhasil mengembangbiakkan bukal sehingga terhindar dari kepunahan. Demikian pula warga lainnya secara sadar membawa buah-buahan dan makanan untuk pakan kera. Bukal dan kawanan kera bahkan bisa diajak berswa foto sehingga menjadi nilai lebih berkunjung ke DTW Alas Kedaton. “Kami juga sering melibatkan mahasiswa, siswa, dan kelompok masyarakat untuk memungut sampah plastik di DTW Alas Kedaton,” ungkap Sugianto.
Dijelaskan, Alas Kedaton yang lestari telah memberikan dampak positif untuk ekologi, budaya, dan ekonomi bagi masyarakat Kukuh dan sekitarnya. Positif ekologi dibuktikan dengan sumber mata air yang terjaga hingga jarak 10 kilometer dari kawasan hutan. Di ujung utara Alas Kedaton ada Ulun Danu (embung) yang airnya tetap terjaga untuk mengairi persawahan di dua subak. Bahkan sumber airnya dimanfaatkan untuk konsumsi lembaga pemerintah. Demikian pula di sekitar hutan banyak mata air yang debitnya konstan meski musim kemarau. Secara budaya, ada tradisi mapeed gebogan saat Tumpek Uye untuk persembahan kepada sarwa sato atau binatang yang hidup di Alas Kedaton.
Bahkan tradisi ini berdampak pada ekonomi yakni meningkatkan jumlah kunjungan ke DTW Alas Kedaton dan buah-buahan local terserap untuk bahan gebobagan (gunungan buah). “Lestarinya hutan dengan populasi kera dan kelelawar serta keunikan pura menjadikan hutan adat ini sebagai objek wisata. Banyak tenaga kerja terserap sebagai pemandu lokal,” terang Sugianto. Terbaru, Perbekel dan Bendesa Adat Kukuh I Gede Subawa telah mendaftarkan Alas Kedaton untuk mendapatkan pengakuan sertifikat hutan adat dari Kementerian Kehutanan. “Kami punya sugesti dan keyakinan tidak berani merusak hutan dan habitatnya. Terbukti pohon tumbang kami biarkan membusuk jadi humus di tengah hutan,” imbuh Sugianto.
Sementara Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas DLH Bali, I Putu Goantika Binastra, mengaku bangga karena kelompok masyarakat adat tetap melestarikan hutan bahkan menambah luasan kawasan hutan. Ia menyarankan agar dokumen dilengkapi dengan foto-foto kegiatan tentang upaya pelestarian hutan. Dinarasikan dari awal dan perkembangan yang terjadi di Alas Kedaton. Ia pun berharap Desa Pakraman Kukuh sebagai pengelola Alas Kedaton bisa meraih Kalpataru untuk kategori penyelamat lingkungan. Sementara Kepala DLH Tabanan Made Subagia didampingi Kabid Pengelolaan Sampah dan Lingkungan I Gede Ketut Santika juga bertekad agar Desa Pakraman Kukuh bisa meraih Kalpataru tahun 2019. “Syarat administrasi segera kami lengkapi,” tandas Subagia yang belum sebulan menjabat Kadis LH Tabanan ini.
